Gubernur terpilih Soekarwo menegaskan, pasca dirinya dilantik sebagai gubernur, Kamis (12/2/2009), pihaknya adalah milik rakyat Jawa Timur. "Mari lepas baju Karsa. Sekarang, Soekarwo adalah milik rakyat Jatim. Oleh sebab itu, setelah menjadi gubernur baru, kita bisa lupakan pertentangan dan perselisihan untuk membangun Jatim," kata Soekarwo dalam orasi politiknya saat Open House di Gedung Grahadi.
Terkait program 100 hari pertamanya, Soekarwo mengatakan bakal memprioritaskan dalam pembenahan jalan-jalan pedesaan, pemberdayaan UMKM dan fokus daerah yang tidak terdampak namun dekat pusat semburan lumpur lapindo. "Sebab untuk wilayah peta terdampak sudah banyak yang mengatasi, termasuk pemerintah pusat," katanya.
Selain itu, Soekarwo juga mengatakan bila peran Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai wakilnya, bukanlah sebagai ban serep. "Saya kompak dengan Gus Ipul untuk membagi tugas agar tidak menjadi ban serep," ujarnya.
Pernyataan Soekarwo ini diamini Gus Ipul. Dan selain beberapa program prioritas itu, Soekarwo dan Gus Ipul juga berjanji akan membenahi beberapa program yang diantaranya Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian.
Kemarin, setelah melalui perhelatan panjang, pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jatim. Selepas Menteri Dalam Negeri Mardiyanto melantik pasangan gubernur dan wakil gubernur baru Jawa Timur di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (12/2), ribuan orang mulai dari simpatisan parpol, ulama, hingga politikus tampak memadati Gedung Grahadi. Mereka ingin menyaksikan pasangan gubernur dan wakil gubernur baru Soekarwo serta Saifullah Yusuf. Di hari penobatan mereka, tamu undangan dan para simpatisan mengelu-elukan Pakde Karwo dan Gus Ipul.
Masyarakat Jatim pun berharap agar lima tahun ke depan, pasangan ini mampu membawa perubahan. Terutama di sektor ekonomi. "Semoga enggak ada obrakan becak. Mau gimana lagi, saya cuma bisa mbecak seperti ini," ujar Manan, seorang penarik becak yang mangkal tak jauh dari Grahadi.
Sopir mikrolet, Mansyur (48) mengharapkan pim pinan pemerintah Jawa Timur baru mampu membatasi jumlah sepeda motor yang semakin menjamur dan menimbulkan kemacetan di Kota Surabaya. Pasalnya, dalam lima tahun terakhir pendapatannya turun hingga 50 persen karena penumpang semakin jarang dan kemacetan kian menggila.
Harapan lain juga muncul dari Muhadi (43), pedagang sayur Pasar Wonokromo yang kini sulit mengais keuntungan karena harga kebutuhan pokok naik turun tak stabil. Dalam dua minggu terakhir, harga beberapa kebutuhan pokok bahkan naik antara 20 persen hingga 100 persen. Ia berharap harga sembako diturunkan.
APBD untuk Rakyat
Secara terpisah, dalam orasi serah terima jabatan gubernur Provinsi Jawa Timur 2009-2014, Kamis (12/2) di Gedung Grahadi, Soekarwo menegaskan kembali misinya APBD untuk rakyat. Dalam misi tersebut, pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) ingin menerapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya mereka yang miskin melalui paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat ( people centered development approach).
Dalam paparannya, Karwo menangkap sinyal melalui kehidupan masyarakat Jawa Timur yang sederhana, miskin, dan tersingkir terpancar lambang daya juang orang-orang terpinggirkan. "Mereka keponthal-ponthal hidupnya di bawah bayang-bayang ketidakpastian memenuhi makanan tiga kali sehari, membiayai sekolah anak, berobat ke puskesmas saat sakit, tidur lelap, mendapatkan air bersih, dan bepergian dengan nyaman ke berbagai wilayah," ujarnya.
Karwo menyadari, realitas seperti ini sebagian muncul karena mereka terpinggirkan dalam proses kebijakan pemerintah. Berbekal keprihatinan tersebut, pasangan KarSa optimistis bahwa masih ada jalan lain demi kemakmuran wong cilik.
Kini, di awal masa jabatan KarSa, Manan, Mansyur, Muhadi, dan jutaan masyarakat Jawa Timur lainnya menunggu perwujudan kebijakan pro rakyat dari pasangan gubernur dan wakil gubernur baru. Dengan lembaran kepemimpinan baru, bayang-bayang ketidakpastian hidup masyarakat Jawa Timur diharapkan semakin sirna.
"Untuk itu, saya meminta kepada semua elemen masyarakat untuk mau membantu Karsa. Mari duduk bersama untuk merumuskan kebijakan Jawa Timur akan datang," katanya.
Tak lupa dalam orasi politiknya, Pakde Karwo mengucapkan terimakasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengambil kebijakan tepat dengan menolak gugatan kubu Kaji. Putusan tersebut berarti MK tidak merampas hak-hak demokrasi rakyat Jawa Timur. "Proses pemilihan gubernur Jawa Timur memang paling panjang, rumit, dan mahal. Banyak kerikil, namun itu hanya kerikil, bukan gunung yang susah dihilangkan," pungkasnya.
Pemprov Jatim, kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo, juga akan mengajak pemerintah kabupaten/kota bekerja sama menanggulangi masalah pedagang kaki lima, dengan keberpihakan pada pilihan "masih ada jalan lain tanpa penggusuran".
"Kami juga akan berupaya mencari 'jalan lain' bagi penyelesaian masalah lumpur Lapindo, baik bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak, bagi mereka yang sudah menemukan jalan penyelesaian dengan korporasi maupun di luar korporasi," katanya.
Semua upaya mencari jalan lain tersebut, lanjut Pakde Karwo, tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi untuk mencapai kesejahteraan harus ada perjuangan dan pengorbanan.
Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya yakni Gubernur Soerjo, Moerdjani, Raden Samadikoen, Ario Miliono, Suwondo, Moch. Wijono, M. Noer. Kemudian kepada mantan Gubernur Jatim, Soenandar Prijosoedarmo, Wahono, Soelarso, Basofi Sudirman, dan Imam Utomo.
"Kepada Pak Imam Utomo yang mengembangkan sikap akomodatif dan mengembangkan partisipasi masyarakat, menjadi panutan kami dalam mengembangkan sikap demokrasi partisipatoris, yang memberi tempat kepada rakyat untuk berbicara," katanya. njl
Selengkapnya »»
